Fenomena ini bukan hal baru dalam kebijakan energi Indonesia. Pemerintah sering menunda keputusan tidak populer menjelang momentum sosial besar seperti Ramadan dan Lebaran. Dari sudut pandang politik, langkah ini dapat dipahami. Stabilitas sosial selama periode keagamaan dianggap penting untuk dijaga.
Namun secara ekonomi, strategi tersebut sering kali hanya menunda dampak kebijakan tanpa benar-benar mengurangi beban yang harus ditanggung masyarakat.
Bahkan dalam banyak kasus, dampaknya justru terasa lebih berat karena terjadi ketika kondisi keuangan rumah tangga sedang lemah.
Lebih jauh lagi, jika harga minyak dunia tetap tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, tekanan terhadap APBN juga akan semakin besar. Pemerintah harus memilih antara menambah subsidi energi atau melakukan penyesuaian harga BBM. Keduanya memiliki konsekuensi fiskal yang tidak ringan.
Jika penyesuaian harga dilakukan setelah Lebaran, maka periode pertengahan tahun berpotensi menjadi fase tekanan ekonomi baru. Kenaikan harga BBM bisa bersamaan dengan meningkatnya biaya transportasi, penyesuaian harga barang konsumsi, dan melemahnya daya beli pasca pengeluaran Lebaran.
Kombinasi faktor-faktor tersebut dapat menciptakan gelombang inflasi yang terasa luas di masyarakat. Bagi kelompok kelas menengah bawah yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk konsumsi, kenaikan kecil pada harga energi sering kali langsung berdampak pada kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Oleh karena itu, persoalan utama bukan sekadar kapan harga BBM dinaikkan, melainkan bagaimana pemerintah mengelola komunikasi dan strategi energi secara lebih transparan. Jika tekanan fiskal memang tidak dapat dihindari, publik seharusnya diberi gambaran yang jelas mengenai kondisi sebenarnya.
Menunda kebijakan mungkin memberi ketenangan sementara, tetapi tanpa strategi yang jelas, penundaan tersebut hanya berpotensi menjadi bom waktu ekonomi yang meledak setelah momentum Lebaran berlalu.
Pada akhirnya, stabilitas ekonomi tidak dapat dibangun hanya dengan menahan keputusan sulit. Stabilitas membutuhkan perencanaan energi yang matang, komunikasi kebijakan yang jujur, dan keberanian pemerintah untuk menghadapi realitas ekonomi global yang semakin tidak menentu.
Jika tidak, kebijakan menunda kenaikan BBM hingga Lebaran hanya akan menjadi cara lain untuk memindahkan guncangan ekonomi dari satu waktu ke waktu yang lain—tanpa benar-benar mengurangi dampaknya bagi masyarakat.
Jakarta, 9 Maret 2026
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
