Dalam sesi diskusi, peserta mendapatkan pemaparan mengenai potensi persoalan hukum yang dapat muncul dalam pelaksanaan program pemerintah, langkah mitigasi risiko, serta strategi komunikasi publik yang adaptif agar informasi program tersampaikan secara jelas dan akurat kepada masyarakat.
“Penguatan aspek hukum dan komunikasi publik merupakan dua hal yang saling melengkapi dalam tata kelola program pemerintah. Dengan pemahaman yang baik, pelaksanaan program dapat berjalan lebih akuntabel sekaligus menjaga kepercayaan publik,” tegas Hida.
Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran pejabat serta aparatur di lingkungan Badan Gizi Nasional yang terlibat dalam pelaksanaan Program MBG.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
