Bonnie yang juga Kepala Badan Sejarah PDIP itu menyebut, aturan yang ada secara eksplisit menunjukkan bahwa anggaran triliunan rupiah untuk MBG tersebut merupakan bagian dari alokasi anggaran pendidikan.
Ia mengingatkan semua pihak agar tidak menciptakan kebohongan publik.
“PDI Perjuangan melalui kami yang bertugas di DPR RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mengawal agar fungsi anggaran ini benar-benar sesuai peruntukannya, dan jujur dalam penyampaiannya kepada rakyat. Jangan sampai ada narasi yang mengaburkan fakta hukum yang sudah tertuang dalam lembaran negara,” ungkap Bonnie yang juga sejarahwan itu.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, Denny Cagur menyoroti kekhawatiran yang mulai meresap di tengah masyarakat terkait penggunaan dana pendidikan untuk program MBG.
“Kita ingin guru-guru di Indonesia lebih sejahtera dan segala hal yang diberikan untuk pendidikan benar-benar menyentuh setiap sektor yang bisa membuat dunia pendidikan jauh lebih baik,” kata pria yang dikenal bernama lengkap Denny Wahyudi, S.Pd. itu.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
