Terkait kepemimpinan PSSI, Indro secara tandas menolak adanya rangkap jabatan, apalagi jika Exco PSSI tidak paham secara mendalam tentang sepak bola. Itu jelas berbahaya.
“Kalau exco tidak paham sepak bola dan rangkap jabatan, itu bahaya serius,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa jabatan sebagai Exco PSSI adalah amanat yang harus dijalankan secara sungguh-sungguh, tidak bisa sebatas nyambi.
“Federasi bukan tempat uji coba orang yang tidak mengerti ekosistem sepak bola. Rangkap jabatan berpotensi konflik kepentingan dan membuat keputusan tidak objektif,” tegasnya.
Indro menilai PSSI harus diisi sosok yang benar-benar paham dan cinta pada sepak bola Indonesia. Bukan hanya di pusat, tapi di seluruh pelosok daerah.
“PSSI harus diisi orang-orang yang mengerti lapangan, mengerti pembinaan, dan mengerti penderitaan daerah, bukan sekadar politisi sepak bola,” tegas Indro.
Pendapat yang tak kalah tajam diungkap oleh pegiat sepak bola Papua Tengah, Harol Doko Kayame. Ia secara khusus menyoroti kepemimpinan di PSSI, sebagaimana disitat dari kanal berita bandungraya.inews pada Rabu (28/1/2026).
Harol menyebut PSSI mengalami krisis kepemimpinan, sehingga pembinaan sepak bola di daerah menjadi lesu darah.
Menurut Harol, mandulnya pembinaan sepak bola terjadi karena pengurus PSSI doyan rangkap-rangkap jabatan. Contoh misalnya, Vivin Cahyani Sungkono merupakan Exco PSSI merangkap sebagai Plt. Ketua PSSI Jawa Barat.
Menurut Harol, kinerja kepemimpinan PSSI yang lambat tentu mempengaruhi gairah sepak bola di daerah, seperti terjadi Papua Tengah yang tak ada kompetisi usia dini. Bukan karena tidak mau mengadakan kompetisi, tapi motivasi dan dukungan dari PSSI tidak ada.
“Padahal Askab-Askab PSSI di Papua Tengah telah bersiap untuk bisa jalankan program kompetisi untuk perkembangan sepak bola daerah,” kata Harol.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
