“Bu Mega sudah memberikan hint sedikit, ‘Kok demokrasi kita tuh kayak senam Poco-Poco, ya?’. Semalam saya cek di YouTube, senam Poco-Poco itu gerakannya maju, mundur, kanan, kiri. Bagi PDI Perjuangan, demokrasi itu harus maju ke depan, bukan dibuat maju-mundur,” ungkap eks Ketua BEM UI tersebut.
Menurutnya, momentum pengkajian ulang sistem Pilkada ini akan menjadi pembuktian apakah Indonesia ingin demokrasinya berkembang atau justru mengalami kemunduran.
Senada dengan Mujab, politikus muda PDIP lainnya, Seno Bagaskoro, menekankan pentingnya kedekatan emosional (bonding) antara pemimpin dan rakyat yang hanya bisa tercipta melalui pemilihan langsung.
“Bagaimana seorang pemimpin bisa merasakan keresahan rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia? Jika dia sadar hanya dipilih oleh segelintir orang di DPRD, bukan oleh mayoritas rakyat, maka sulit mengharapkan masalah rakyat bisa selesai,” ujar Seno.
Seno menambahkan, bagi PDIP, pemilu bukan sekadar urusan memenangkan kursi (how to win), melainkan bagaimana cara memimpin dan mengelola pemerintahan dengan amanah (how to govern)..
“Rakyat sudah menghadapi banyak kesulitan hidup. Masa hak untuk menyuarakan siapa pemimpin yang layak bagi mereka selama lima tahun ke depan juga mau diambil? Buat kami, itu logika yang susah dipahami akal sehat,” pungkasnya.
Sikap resmi PDI Perjuangan mengenai sistem Pilkada ini dijadwalkan akan diumumkan secara formal dalam rekomendasi hasil Rakernas I pada Senin (12/1/2026).
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
