JAKARTA, OTONOMINEWS.ID | PDI Perjuangan secara tegas mengkritik wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Para kader muda partai menilai, alasan menekan politik uang (money politics) tidak seharusnya dijadikan pembenaran untuk merampas hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.
Politikus muda PDIP, Muhammad Syaeful Mujab, menyatakan bahwa persoalan politik uang adalah tantangan yang harus diselesaikan tanpa harus “mengamputasi” hak pilih masyarakat.
“PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih,” tegas Mujab dalam konferensi pers di hari kedua Rakernas I PDIP, Minggu (11/1/2026), di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta.
Mujab mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah memberikan sinyal kuat terkait posisi partai dalam pidato pembukaan Rakernas. Megawati mengibaratkan kondisi demokrasi Indonesia saat ini seperti senam Poco-Poco yang bergerak maju dan mundur.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
