Namun di balik pernyataan normatif itu, Pemprov DKI tetap menekankan bahwa dialog adalah pilihan utama, bukan jalan konfrontasi. Rano menyebut, perbedaan kepentingan dalam hubungan industrial adalah hal yang lumrah, tetapi seharusnya tidak berakhir pada kebuntuan yang berpotensi mengganggu stabilitas ibu kota.
Ia juga mengingatkan bahwa kesejahteraan buruh Jakarta, menurut versi pemerintah, tidak hanya diukur dari besaran UMP semata. Rano menyinggung adanya berbagai subsidi dan bantuan sosial yang diklaim sebagai bentuk kompensasi atas tingginya biaya hidup.
“Angka lima koma tujuh juta itu, sebetulnya juga dibarengi dengan subsidi dari Pemprov. Mulai dari transportasi sampai sembako murah. Itu bagian dari komponen meningkatkan kesejahteraan buruh,” ujarnya.
Meski demikian, pernyataan ini dinilai sebagian kalangan buruh belum menjawab akar persoalan, mengingat subsidi dianggap tidak bisa menggantikan kebutuhan upah layak yang bersifat pasti dan berkelanjutan. Di sisi lain, Pemprov DKI menekankan pentingnya menjaga komunikasi agar polemik UMP tidak melebar menjadi gejolak sosial.
“Ini realita kehidupan. Ketidakpuasan itu wajar. Yang terpenting, kita duduk bersama dan cari jalan keluarnya,” pungkas Rano.
Pernyataan tersebut kini menjadi sorotan, di tengah tuntutan buruh yang semakin keras agar pemerintah tidak hanya mengajak dialog, tetapi juga berani merevisi kebijakan upah yang dinilai belum berpihak pada pekerja. (OTN-Deman)
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
