JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Rano Karno, mengajak buruh untuk duduk satu meja dan membahas perbedaan pandangan secara terbuka.
Menurut Bang Doel -sapaan Rano Karno- polemik UMP seharusnya tidak berujung pada konfrontasi berkepanjangan, melainkan dicari jalan tengah yang bisa diterima semua pihak.
“Ya mari kita duduk bersama. Kita cari jalannya seperti apa,” ujar Rano saat ditemui di Jakarta Timur, saat menghadiri acara donor darah bersama PAM Jaya. Minggu (28/12/2025).
Lanjut Rano bahwa penetapan UMP bukan keputusan sepihak pemerintah daerah. Prosesnya, kata dia, melewati mekanisme panjang melalui Dewan Pengupahan yang bersifat tripartit—melibatkan unsur pemerintah, perwakilan buruh, dan kalangan pengusaha.
“UMP itu keputusan Dewan Pengupahan. Di situ ada pemerintah daerah, ada buruh, dan ada pengusaha. Jadi bukan tiba-tiba. Walaupun Pak Gubernur sudah mengeluarkan Pergub, itu melalui proses panjang,” jelasnya.
Menanggapi rencana aksi demonstrasi buruh yang menolak UMP 2026, Rano menilai langkah tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Ia menyebut, negara menjamin hak menyampaikan pendapat, termasuk melalui aksi massa maupun jalur hukum.
“Kalau kawan-kawan buruh mau demo atau protes, itu hak. Mekanismenya ada, bisa juga lewat PTUN. Itu jalur yang biasa,” katanya.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
