Polda Riau dan Jajaran Pemprov Intensifkan Pengawasan Stok, Harga, dan Distribusi Sembako Jelang Nataru

Namun demikian, Kombes Ade Kuncoro menegaskan bahwa komoditas cabai masih menjadi perhatian.

“Dari hasil sidak, harga cabai merah tercatat Rp77.803 per kilogram dan cabai rawit Rp70.944 per kilogram, yang cenderung fluktuatif akibat faktor cuaca dan pasokan,” ujarnya.

Selain pemantauan harga, tim juga melakukan pengecekan ketersediaan stok pangan di Gudang Bulog.

Berdasarkan data Bulog Kanwil Riau dan Kepulauan Riau per 18 Desember 2025, stok beras medium mencapai 20.090.642 kilogram dan beras premium 708.545 kilogram, dengan total stok setara beras sebesar 20.799.187 kilogram. Sementara itu, stok gula tercatat 117.360 kilogram, minyak goreng 178.857 liter, serta jagung 218.223 kilogram.

Lebih lanjut, Kombes Ade Kuncoro menjelaskan, stabilitas harga beras di tingkat konsumen juga didukung oleh pelaksanaan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras oleh Perum Bulog.

Berdasarkan Laporan Harian Penyaluran Beras SPHP Bulog Kanwil Riau dan Kepulauan Riau per 18 Desember 2025, total target penyaluran beras SPHP tahun 2025 mencapai 31.882.258 kilogram, dengan realisasi penyaluran sebesar 26.425.405 kilogram atau sekitar 82,88 persen dari target.

“Khusus di Kota Pekanbaru, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 8.674.490 kilogram atau sekitar 90,95 persen dari target. Ini menunjukkan distribusi beras SPHP berjalan optimal dan efektif menahan potensi kenaikan harga di tingkat konsumen,” jelasnya.

Menurutnya, secara keseluruhan pelaksanaan program SPHP di Provinsi Riau telah memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga keterjangkauan harga beras, memperkuat pasokan di pasar, serta mendukung stabilitas harga pangan menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Ditreskrimsus Polda Riau, lanjut Kombes Ade Kuncoro, akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap rantai distribusi pangan.

Apabila ditemukan indikasi penimbunan, spekulasi harga, atau pelanggaran hukum lainnya, pihaknya memastikan akan menindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat menyambut Natal dan Tahun Baru dengan tenang, kebutuhan pokok tersedia, harga terjaga, dan distribusi berjalan adil,” pungkasnya.