– Pungutan atas layanan tertentu yang disediakan oleh Pemda, seperti retribusi pelayanan kesehatan, kebersihan, parkir di tepi jalan umum, dan tempat pelelangan ikan.
– Sektor pariwisata Papua Barat Daya mempunyai potensi menjanjikan yanh cukup menarik wisatawam dalam negeri dan manca negara.
“Dengan anggaran yang dipangkas dan efisiensi, pemerintah daerah harusnya memperuntukan untuk sektor Produktif yang memacu pertumbuhan ekonomi,” ungkap ARK.
ARK menilai Pemda yang menuntut pemerintah pusat menambah anggaran tanpa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sama artinya dengan menipu diri sendiri, menipu rakyat, dan menipu pemerintah pusat.
ARK pun memberikan contoh, bagaimana Pemda yang berhasil melakukan inovasi kreatif untuk mendongkrak pendapatan daerahnya.
Provinsi Maluku Utara dengan gerakan inovasi UMKM rempah-rempah dan ekspor kelapa menunujukan optimalisasi sektor pertanian dan perkebunan di luar sektor minyak dan gas, pertambangan mineral.
Provisi Jawa Timur dengan pendapatan Asli daerah dari peternakan dan pertanian.
“Papua Barat Daya perlu merencanakan program-program kongkrit yang mendorong pertumbuhan ekonomi nyata dan menstabilkan inflasi,” jelasnya.
“Belanja akhir tahun Proyek-proyek harus diarahkan kepada sirkulasi perputaran uang di tengah masyarakat,” tuntas ARK.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
