Oleh: R. HAIDAR ALWI (Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB)
LEBIH dari satu bulan sejak wacana reformasi Polri kembali bergulir, langkah konkret dari pemerintah tampak berjalan perlahan. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukan Komite Reformasi Polri sebagai wadah independen untuk menelaah, menilai, dan merekomendasikan arah pembenahan institusi kepolisian.
Namun hingga kini, komite tersebut belum juga dilantik. Jadwal pelantikan yang semula disebut-sebut akan berlangsung awal bulan ini pun mundur tanpa penjelasan publik yang memadai. Situasi ini segera menimbulkan percikan protes dari segelintir kalangan. Apakah Presiden Prabowo menunda karena ragu, atau justru karena sudah paham bahwa gerakan di balik isu reformasi ini tidak sepenuhnya murni?
Dalam politik kekuasaan, tertunda bukan berarti lamban. Kadang-kadang, ia adalah bentuk kecermatan seorang pemimpin dalam membaca “arah angin” dan menimbang konsekuensi dari setiap langkah.
Prabowo yang dikenal sangat perhitungan dalam setiap keputusan strategisnya, nampaknya sedang mengambil jarak untuk memastikan bahwa reformasi Polri benar-benar berangkat dari niat memperkuat institusi, bukan dari tekanan yang membawa kepentingan terselubung.
Sebab sejarah menunjukkan, reformasi yang dipaksakan tanpa kalkulasi politik yang matang kerap berubah menjadi instrumen kekuasaan baru. Mengganti satu bentuk dominasi dengan dominasi lain yang lebih halus namun tidak kalah berbahaya.
Desakan untuk mempercepat reformasi Polri datang dari berbagai arah, sebagian dengan semangat moral, sebagian lagi dengan agenda yang samar. Di antara suara-suara yang paling nyaring, tidak sedikit yang tampak lebih berminat menjadikan Polri sebagai arena tawar-menawar politik ketimbang institusi hukum yang profesional dan independen.
Dalam konteks itulah, kehati-hatian Prabowo menjadi relevan. Ia tidak mengabaikan tuntutan publik, namun memastikan bahwa reformasi yang dijalankan tidak menjadi jebakan politik yang justru merusak stabilitas pemerintahan yang baru dibangun.
Reformasi Polri sejatinya bukanlah perkara cepat atau lambat, melainkan tepat atau salah arah. Jika dilihat dari pola kepemimpinannya selama ini, Prabowo lebih memilih membangun fondasi jangka panjang daripada sekadar memenuhi kebutuhan sesaat.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
