Pasapaba mencatat, selama bertahun-tahun bajaj ikut menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak kendaraan bermotor (PKB), retribusi KIR, dan administrasi lainnya.
Dengan 5.000 unit aktif, potensi PAD dari sektor ini diperkirakan mencapai Rp750 juta per tahun, dan bisa meningkat jika integrasi digital dan peremajaan dilakukan.
Pasapaba mengusulkan empat langkah utama:
1. Subsidi BBG dan konversi ke bajaj listrik.
2. Program peremajaan unit dan dukungan spare part lokal.
3. Keringanan biaya STNK dan KIR bagi pengemudi aktif.
4. Integrasi digital dengan sistem JakLingko dan e-ticketing wisata.
Bajaj Wisata Belum Direalisasikan
Tarjono juga menyoroti rencana Dishub DKI yang sejak empat tahun lalu berencana menerbitkan SK Bajaj Wisata di kawasan Kota Tua dan sekitarnya.
Meski telah dilakukan survei dan kajian rute, uji coba program itu belum pernah dilakukan hingga kini.
> “Kami mendukung penuh rencana Dishub menjadikan bajaj sebagai transportasi wisata, tapi jangan hanya wacana. Realisasikan uji coba dan tetapkan SK-nya,” ujar Tarjono.
Ia menyebut rute-rute wisata potensial, seperti Kota Tua–Glodok, Monas–Menteng–Gambir, serta Sudirman–Thamrin–Bundaran HI yang bisa dikembangkan menjadi city tour tematik.
Warisan Urban yang Perlu Dijaga
Pasapaba menegaskan, bajaj bukan sekadar kendaraan tua, melainkan bagian dari warisan budaya urban Jakarta.
Melalui kebijakan subsidi, peremajaan, dan integrasi wisata, bajaj dinilai bisa bangkit sebagai transportasi hijau, murah, dan berkarakter lokal sekaligus menambah PAD dari sektor pariwisata.
“Kota besar yang beradab bukan yang melupakan sejarahnya, tapi yang mampu memadukan masa lalu dengan masa depan,” tutup Tarjono.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
