Harapannya, dapat menarik investasi, memperkuat sektor jasa keuangan, dan mendukung posisi Jakarta sebagai regional financial hub di Asia Tenggara. “Kami juga memohon persetujuan Kementerian Keuangan untuk pembangunan gedung Bank Jakarta di SCBD,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta yang mendukung kebijakan fiskal berupa penyesuaian DBH. Kebijakan ini dilakukan karena adanya keterbatasan pemerintah pusat dalam sisi fiskal.
Namun, perekonomian nasional masih bertumbuh dengan baik, melalui pendapatan negara dari sektor pajak dan kegiatan fiskal lainnya yang tetap mengalami peningkatan, maka tidak tertutup kemungkinan pemerintah pusat akan mengembalikan sebagian alokasi dana ke daerah, termasuk ke DKI Jakarta.
“Saya akan mengevaluasi, menjelang pertengahan triwulan kedua tahun 2026. Kalau pendapatan negara meningkat, maka saya akan kembalikan lagi ke daerah,” kata Menkeu Purbaya.
Ia juga menyambut positif inisiasi Pemprov DKI Jakarta yang ingin membangun gedung Bank Jakarta di kawasan SCBD. Menurutnya, ini akan menjadi stimulus ekonomi nyata bagi Jakarta dan nasional secara keseluruhan.
“Saya senang, karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa pemerintah pusat mengeluarkan dana. Pembangunan gedung Bank Jakarta akan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan aktivitas perekonomian,” ujar Menkeu Purbaya.
Adapun usulan pemanfaatan dana melalui Bank Himbara, Menkeu Purbaya menegaskan, penyaluran tambahan dana ke Bank Jakarta bisa dilakukan dengan skema business to business dan menguntungkan kedua belah pihak.
“Sehingga, Bank Jakarta dapat berperan lebih besar dalam menyalurkan kredit kepada UMKM dan industri di Jakarta,” tutupnya. (OTN-Deman)
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
