“Penyerapan anggaran terkesan lamban dari alokasi Rp71 triliun, yang terserap baru Rp13 triliun. Selain itu pemantuan dan pengawasan juga belum maksimal,” papar Sandri.
Sandiri menilai semestinya Badan Gizi Nasional membentuk Badan Pemantuan Gizi Daerah yang mengawasi dan memantau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).
“Sehingga tidak ada lagi kasus keracunan makan bergizi gratis. Minimal kita bisa meminimalisir kasus yang ada saat ini,” tuntas Sandri.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
