3. Energi Nuklir — memulai pembangunan PLTN pertama di Bangka Belitung (2032) dan Kalimantan Barat (2033).
Indonesia, katanya, memiliki cadangan thorium 130 ribu ton dan uranium 90 ribu ton. Cadangan ini bisa menjamin suplai energi ratusan tahun.
“Kalau kita berani melangkah ke nuklir, dunia akan melihat Indonesia bukan sekadar kaya sumber daya, tapi juga visioner dalam teknologi,” ujar Haidar.
Tata Kelola dan Kepercayaan Publik
Isu tata kelola menjadi pilar ketiga. Skandal besar, seperti kasus timah dengan potensi kerugian Rp300 triliun dan dugaan kerugian Rp193 triliun di Pertamina, menegaskan rapuhnya pengawasan BUMN.
Haidar menyebut agenda reformasi tata kelola harus meliputi pengadaan terbuka, audit independen untuk proyek di atas Rp1 triliun, sistem whistleblowing yang terlindungi, hingga publikasi kinerja BUMN secara transparan.
“Masalah utama BUMN bukan hanya efisiensi, tetapi juga kepercayaan publik,” katanya.
Peran Pemikiran Ilmiah
Penguatan BUMN, menurut para pengamat, juga membutuhkan dukungan dari kalangan intelektual dan lembaga pemikir nasional.
**Direktur Haidar Alwi Institut, Sandri Rumanama, menegaskan pentingnya peran akademisi dalam mengawal arah kebijakan negara.
“Haidar Alwi Institut terus bergerak secara ilmiah, memberikan kritik konstruktif dan sumbangan berpikir dalam forum-forum ilmiah,” kata Sandri.**
Jalan Kedaulatan di Era Prabowo
Haidar merangkum tiga pilar besar penguatan BUMN: konsolidasi aset, transformasi energi, dan tata kelola bersih.
Menurutnya, narasi itu harus menjadi pegangan Presiden Prabowo untuk menyatukan rakyat, birokrasi, dan dunia usaha menuju kedaulatan bangsa.
“BUMN kuat berarti bangsa berdaulat. Energi murah berarti rakyat berdaulat. Dan kedaulatan rakyat adalah tujuan akhir dari seluruh kebijakan negara,” tutur Haidar.
Jika langkah ini dijalankan, Presiden Prabowo, katanya, punya peluang sejarah bukan hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menegakkan pilar kedaulatan ekonomi Indonesia.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
