JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Dalam rangka memperingati Hari Keselamatan Pasien Sedunia yang jatuh pada 17 September, DPP PDI Perjuangan melalui Ketua DPP Bidang Kesehatan dan Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial menyelenggarakan Seminar Nasional dengan mengangkat tema “Seluruh Rakyat Berhak Sehat.”
Bertempat di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (17/9/2025), seminar yang digelar secara daring ini diikuti oleh seluruh jajaran tiga pilar partai.
Di antaranya DPD dan DPC PDI Perjuangan seluruh Indonesia, Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab./Kota Fraksi PDI Perjuangan, serta Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah kader PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia.
Ketua Umum DPP PDIP Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri juga turut mengikuti acara secara hybrid, dan direncanakan mengisi materi berkaitan dengan politik kesehatan dalam cara pandang PDI Perjuangan.
Sementara itu, peserta yang hadir secara langsung di antaranya tokoh kesehatan nasional, praktisi, akademisi, perwakilan pasien, serta masyarakat umum.
Forum ini juga menyuarakan aspirasi rakyat kepada lembaga negara, yakni DPR RI Komisi IX, Kementerian Kesehatan RI, dan BPJS Kesehatan.
“Negara tak boleh abai terhadap suara pasien miskin. Pasien bukan sekadar angka statistik. Mereka adalah manusia yang punya harapan untuk hidup lebih baik,” tegas Ketua DPP Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning.
Ribka menambahkan, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali hak seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan adil.
Ia juga berharap, seminar ini menjadi ruang dialog, edukasi, serta advokasi guna meningkatkan kesadaran bersama bahwa keselamatan pasien adalah tanggung jawab kolektif antara masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemerintah, sekaligus memperkuat komitmen politik kerakyatan dalam mendorong hadirnya kebijakan kesehatan yang berpihak kepada rakyat.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Hari Keselamatan Pasien Sedunia ini kembali mengingatkan tentang tanggung jawab ideologis sekaligus tanggung jawab kepartaian terkait isu kesehatan.
