Kolaborasi Lintas Sektor Percepat Rumah Layak Huni Bagi MBR

Kolaborasi Lintas Sektor Percepat Rumah Layak Huni Bagi MBR
120x600
a

Wakil Kepala Kantor Staf Presiden Muhammad Qodari menyampaikan bahwa sektor perumahan harus menjadi prioritas nasional karena menjadi pondasi pembentukan generasi unggul.

“Penyediaan rumah layak diyakini mampu mengurangi backlog sekaligus memberikan multiplier effect bagi perekonomian, sebagaimana dicontohkan Tiongkok yang sektor perumahannya berkontribusi hingga 25% terhadap pertumbuhan ekonomi,” terang Muhammad Qodari.

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan di daerah, terutama terkait BPHTB dan PBG, serta perlunya penghargaan bagi pihak-pihak yang berjasa dalam pembangunan perumahan.

Diskusi juga menyinggung pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkotaan yang tengah disusun. Peserta FGD menegaskan perlunya sinkronisasi regulasi dengan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penyediaan rumah layak huni dipandang sebagai agenda strategis nasional yang membutuhkan sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, BUMN, perbankan, dan masyarakat. Mengingat keterbatasan APBN dan APBD, dibutuhkan penguatan skema pembiayaan alternatif, termasuk KPR subsidi melalui Tapera, dukungan perbankan, serta optimalisasi dana CSR perusahaan. Teknologi pembangunan rumah seperti modular juga disebut sebagai solusi untuk mempercepat pembangunan dan mengatasi keterbatasan lahan.

Baca Juga :  Kepala BSKDN Kemendagri Dukung Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Atasi Kemiskinan Ekstrem

Pada kesempatan tersebut, turut dilakukan penandatanganan MoU antara HUD Institute dengan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia. Kesepakatan ini menjadi langkah awal memperkuat kajian dan penelitian kebijakan perumahan dan kawasan perkotaan secara implementatif agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, forum ini akan mendorong penguatan koordinasi lintas sektor melalui pertemuan-pertemuan lanjutan, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan solusi nyata bagi percepatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia.

Ikuti terus update berita Otonominews di Feed

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *