JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Ir. R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, mengingatkan pentingnya sikap kritis masyarakat dalam menghadapi derasnya arus informasi global.
Haidar Alwi menekankan bahwa setiap kabar harus diverifikasi kebenarannya, agar bangsa tidak mudah digiring ke opini yang melemahkan persatuan.
Menurutnya, yang lebih mendesak adalah bagaimana Indonesia mampu membaca arah dunia, mengelola sumber daya, dan menjaga martabat bangsa di tengah persaingan negara-negara besar.
*“Rakyat Indonesia harus terbiasa menimbang informasi dengan akal sehat. Jangan terburu-buru percaya sebelum jelas kebenarannya. Bangsa yang dewasa adalah bangsa yang bijak dalam menyikapi kabar,”* kata Haidar Alwi.
*Ekonomi: Nikel dan Harapan Kemandirian.*
Indonesia kini menjadi produsen nikel terbesar di dunia dengan pangsa lebih dari 60 persen. Nikel bukan sekadar komoditas ekspor, melainkan kunci dalam transisi energi global menuju kendaraan listrik dan energi terbarukan. Investasi besar, seperti pembangunan kawasan industri baterai dengan nilai miliaran dolar, adalah bukti bahwa Indonesia menjadi perhatian dunia.
Namun, sebagian besar kapasitas pengolahan nikel masih dikuasai perusahaan asing, terutama dari Tiongkok. Kondisi ini menuntut kebijakan yang hati-hati. Pemerintah harus memastikan rakyat mendapat manfaat terbesar dari sumber daya alam, bukan hanya menjadi penonton di tanah sendiri.
*“Indonesia harus berani mengubah struktur ekonomi agar lebih berpihak kepada rakyat. Hasil bumi kita adalah milik bangsa, bukan milik asing semata,”* tegas Haidar Alwi.
Pemerintah juga mulai membuka relaksasi ekspor pada sejumlah kategori produk, seperti hasil hutan dan material plastik. Kebijakan ini bisa menjadi ruang untuk memperkuat industri nasional sekaligus menjaga hubungan internasional.
*“Setiap kebijakan ekonomi harus menempatkan rakyat sebagai penerima manfaat utama. Itulah makna dari Pasal 33 UUD 1945,”* jelas Haidar Alwi.
*Politik: Transparansi dan Kepemimpinan yang Visioner.*
Proyek strategis seperti kereta cepat Jakarta Bandung adalah contoh bagaimana investasi asing masuk ke infrastruktur vital Indonesia. Namun, proyek semacam ini harus dijalankan dengan transparansi. Tanpa keterbukaan, isu negatif akan mudah berkembang dan melemahkan kepercayaan publik.
*“Transparansi adalah kunci agar rakyat tetap percaya pada arah pembangunan. Setiap proyek besar harus dijelaskan manfaatnya, sekaligus risikonya, kepada publik,”* kata Haidar Alwi.
Haidar Alwi juga mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar jeli menilai kinerja para pembantunya. Menurutnya, tidak semua menteri akan berjalan sesuai visi besar bangsa. Koreksi harus dilakukan demi konsistensi pembangunan.
*“Presiden harus menegaskan bahwa loyalitas menteri adalah kepada rakyat dan konstitusi. Jika ada yang melenceng dari jalur, langkah tegas harus diambil,”* tegas Haidar Alwi.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
