“Deretan capaian itu harus dilihat bukan sebagai operasi insidental, melainkan sebagai bukti bahwa Bea Cukai sedang menegaskan diri sebagai benteng kedaulatan ekonomi,” tegas Haidar Alwi.
Meski sederet capaian ini memberi harapan, Bea Cukai tetap menghadapi berbagai sorotan publik.
Apresiasi dan Catatan Kritis
Pergantian sejumlah pejabat dengan personel TNI memunculkan pro-kontra. Sebagian menilai langkah ini bisa memperkuat disiplin, sementara pihak lain menganggapnya bentuk militerisasi birokrasi sipil.
Selain itu, muncul isu terkait dugaan permintaan uang operasional dalam jumlah besar. Meski telah dibantah, opini publik tetap terbelah. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan juga disebut belum sepenuhnya optimal, sesuatu yang wajar mengingat Djaka baru memasuki fase awal jabatannya dan berasal dari latar belakang militer.
“Semua kritik harus dijawab dengan kerja nyata dan transparansi. Reformasi tidak pernah mulus, tetapi keberanian menjawab kritik dengan data dan fakta akan membuat publik percaya,” jelas Haidar Alwi.
Harapan dan Agenda Reformasi
Menurut Haidar Alwi, ada tiga langkah utama yang harus ditekankan untuk menjadikan Bea Cukai semakin kokoh.
Pertama, setiap hasil penindakan harus jelas arah konversinya, baik sebagai penerimaan negara maupun barang sitaan dengan status hukum transparan.
Kedua, Bea Cukai perlu lebih terbuka dalam pelaporan agar masyarakat dapat menilai kinerja secara objektif.
Ketiga, integritas pegawai harus terus ditingkatkan untuk menutup ruang penyalahgunaan wewenang.
*“Reformasi Bea Cukai tidak cukup dengan penindakan keras. Edukasi publik juga penting. Kampanye rokok ilegal harus diperluas ke konsumen, dan pengawasan sumber daya alam harus dikomunikasikan sebagai upaya melindungi kekayaan bangsa,” tegas Haidar Alwi.*
Haidar Alwi menambahkan, mandat Presiden agar Bea Cukai menjadi lebih tegas menutup “pelabuhan gelap” harus dijalankan dengan konsistensi. Bukan hanya soal menjaga penerimaan negara, tetapi juga soal mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi strategis ini.
Bagi Haidar Alwi, apa yang dilakukan Bea Cukai sejak awal kepemimpinan Djaka Budhi Utama adalah momentum penting. Deretan operasi besar menunjukkan bahwa negara hadir menutup celah penyelundupan. Namun, capaian ini harus menjadi pijakan untuk reformasi lebih luas dan berkelanjutan.
“Apresiasi kinerja Bea Cukai harus dijadikan motivasi untuk memperkuat benteng ekonomi bangsa. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya angka penerimaan, tetapi juga martabat Indonesia di mata rakyat dan dunia,” pungkas Haidar Alwi.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
