JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menilai langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memeriksa data penerima bantuan sosial (bansos) merupakan langkah berani yang patut diapresiasi.
Ia menegaskan, pengungkapan adanya ribuan pegawai BUMN, dokter, hingga manajer yang ternyata tercatat sebagai penerima bansos, adalah bukti bahwa integrasi data lintas lembaga mulai berjalan lebih efektif.
Menurut Haidar Alwi, temuan PPATK pada 7 Agustus 2025 ini bukan hanya hasil kerja teknis semata, tetapi juga memiliki dimensi politik yang jelas. “Kita bicara soal data yang sebagian besar adalah warisan lama. Begitu PPATK dilibatkan, semua anomali yang sebelumnya tersembunyi langsung terlihat,” ujar Haidar Alwi.
Data Lama yang Baru Terbongkar
PPATK mencatat, dari total sekitar 10 juta penerima bansos, ada 1,7 juta rekening yang tidak terverifikasi, sementara di antara penerima yang terverifikasi pun ditemukan 27.932 pegawai BUMN, 7.479 dokter, dan lebih dari 6.000 eksekutif atau manajer. Fakta ini memunculkan pertanyaan: mengapa kondisi seperti ini baru terdeteksi sekarang?
Haidar Alwi memaparkan bahwa selama ini proses validasi bansos lebih fokus pada kelengkapan administrasi, bukan kelayakan ekonomi. Data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) diupdate secara manual dan lambat.
“Kalau seseorang sudah masuk daftar, dia bisa terus menerima bansos meski kondisi ekonominya sudah jauh membaik. Tidak ada cross-check otomatis dengan data penghasilan, pajak, atau status kepegawaian,” ungkap Haidar Alwi.
Keterlibatan PPATK menjadi kunci pembeda. Sebelumnya, lembaga ini memang tidak dilibatkan secara khusus dalam urusan bansos. Fokus PPATK biasanya pada pencucian uang, pendanaan terorisme, atau kasus korupsi.
Baru di era Prabowo Subianto, PPATK diminta memeriksa pola transaksi rekening penerima bansos, sehingga penerima yang memiliki penghasilan tetap dari BUMN atau perusahaan besar langsung teridentifikasi.
Kontroversi PPATK dan Efek Politiknya
Haidar Alwi juga menyinggung bahwa PPATK bukan lembaga tanpa kontroversi. Isu mengenai kewenangan mereka dalam memblokir rekening tanpa proses pengadilan masih menjadi perdebatan publik. Namun, dalam konteks bansos, ia menilai pelibatan PPATK adalah langkah tepat.
“Memang ada kontroversi terkait blokir rekening yang pernah menjadi perbincangan, tapi dalam kasus ini, PPATK justru memberi nilai tambah. Mereka punya kemampuan analisis pola transaksi yang tidak dimiliki Kemensos. Begitu data lintas kementerian dan lembaga disinkronkan, ketidakwajaran langsung terlihat,” jelas Haidar Alwi.
Ia menambahkan, efek politiknya jelas: pemerintahan sekarang bisa menunjukkan komitmen membenahi sistem warisan yang lemah. “Saya melihat Ini adalah upaya menutup celah yang selama ini merugikan negara dan mengurangi efektivitas bantuan,” tegas Haidar Alwi.
Peta Alur Kesalahan dan Strategi Perbaikan.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
