JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Perdagangan beras oplosan di Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta Timur dinilai bukan hal baru, alias sudah berlangsung lama.
Aksi curang itu baru terendus akibat keterlibatan salah satu anggota DPRD DKI Jakarta yang memesan untuk dibagikan sebagai sembako.
Selain itu, menurut beberapa pedagang beras oplosan yang diracik sudah beredar juga di sejumlah pasar dan pedagang eceran.
Mendengar berita tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno buka suara soal kasus pengoplosan beras yang menyeret PT Food Station Tjipinang Jaya dan telah menjadi temuan Satgas Pangan.
Rano menyebut pihak Food Station telah memberi klarifikasi padanya. BUMD pengelola pangan milik Pemprov DKI itu mengaku tak terlibat dalam kasus pelanggaran mutu beras yang beredar di pasaran.
“Ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi ini. Tapi saya mendapat laporan dari food station Bahwa itu tidak benar,” kata Rano usai meninjau MPLS di SMAN 6, Jakarta Selatan, Selasa, (15/7/2025).
Meski demikian, Rano menyebut Pemprov DKI tetap melakukan audit internal untuk mengecek kualitas beras yang diambil dari gudang Food Station. Jika terbukti ada pengoplosan, Food Station harus bertanggung jawab.
“Pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini, Inspektorat turun. Kalau memang salah, tindak. Tak ada urusan,” tegasnya.
Sementara itu, pihak DPRD DKI Jakarta dari PDIP, Dwi Rio Sambodo, mendesak Pemprov Jakarta melakukan audit independen dan investigasi menyeluruh terhadap semua gudang pangan BUMD menyusul adanya pengoplosan beras premium.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
