Penyelenggaraan Haji Indonesia 2025 Dinilai Gagal Total

Otonominews
Penyelenggaraan Haji Indonesia 2025 Dinilai Gagal Total
Kondisi tenda jemaah haji di Mina yang dinilai overkapasitas dan kurang manusiawi/net.
120x600
a

Ia mengingatkan bahwa pengawasan bukan sekadar formalitas, melainkan upaya nyata untuk memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan profesionalisme.

Muslim Ayub pun mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau aparat penegak hukum lainnya segera turun tangan apabila ditemukan indikasi permainan atau penyimpangan dalam pengelolaan haji.

“Saya mendorong KPK atau pihak aparat penegak hukum untuk tidak ragu turun tangan jika memang ada indikasi permainan atau penyimpangan dalam pelaksanaan haji tahun ini. Ini menyangkut kepercayaan publik dan amanat konstitusi,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Baca Juga :  Pemerintah Diminta Lebih Selektif Berikan Amnesti, Berikut Kriteria Napi yang Dinilai Layak dan Tidak Layak Diberi Amnesti

Muslim Ayub menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik sebagai wakil rakyat.

Ia berharap agar pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan instansi teknis lainnya, tidak mengabaikan temuan-temuan tersebut dan segera melakukan perbaikan menyeluruh dalam persiapan haji tahun-tahun mendatang.[zul]

Ikuti terus update berita Otonominews di Feed

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *