JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Komisi E DPRD DKI Jakarta memberi sejumlah catatan dan rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam pembahasan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun Anggaran 2024.
Catatan dan rekomendasi strategis itu dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Agustina Hermanto, dalam rapat Badan Anggaran yang berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Komisi E menilai, meskipun sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan penyerapan anggaran di atas 95 persen, masih terdapat tantangan dalam kualitas dan dampak penyelenggaraan layanan dasar.
Komisi E menekankan agar laporan OPD ke depan tidak hanya menyajikan data keuangan, namun juga mencantumkan informasi output, outcome, serta indikator dampak terhadap masyarakat.
Selain itu, seluruh laporan OPD diminta untuk disampaikan paling lambat H-3 sebelum rapat kerja dimulai dan memastikan kehadiran penuh pada rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi.
“Ini penting mengingat sejumlah masukan strategis kerap disampaikan dalam forum tersebut,” ujarnya, Jumat (20/6/2025).
Komisi E juga mengingatkan pentingnya tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat agar tidak terjadi pengulangan.
“Komisi E menegaskan perlunya penjelasan rinci atas tindak lanjut temuan BPK,” ucap legislator yang akrab disapa Tina Toon itu.
Adapun rekomendasi Komisi E terhadap SKPD lingkup sosial, kesehatan, pendidikan, pemuda, dan kebudayaan meliputi:
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
