“Kami juga mengapresiasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kepri yang terbaik di wilayah kepulauan. Ini perlu jadi motivasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik,” ujarnya.
Dari sisi fiskal, Restuardy menyampaikan bahwa realisasi pendapatan dan belanja APBD Kepri pada tahun anggaran 2024 masih berada di bawah rata-rata nasional. Sementara pada awal 2025, realisasi belanja dan pendapatan mulai menunjukkan tren lebih positif, meskipun tetap perlu percepatan.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong mendukung berbagai program strategis nasional, seperti swasembada pangan, makan bergizi gratis, penguatan koperasi desa, hingga pengembangan wilayah perbatasan berbasis ekonomi hijau.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa Provinsi Kepri berhasil melewati berbagai tantangan dalam lima tahun terakhir dengan hasil yang membanggakan.
berbagai capaian ekonomi menjadi bukti bahwa pondasi pembangunan Kepri terus menguat. Pemprov juga terus mendorong program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti bantuan sosial dan penguatan layanan dasar.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kepri juga terus berupaya menciptakan iklim investasi yang sehat dan menarik bagi para investor.
Kemudahan perizinan investasi terus diupayakan agar masuknya modal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tentunya dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Gubernur turut mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintahan, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat, untuk tetap aktif berkontribusi dalam pembangunan Kepri.
“Pembangunan daerah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Kita perlu gotong royong dari semua elemen, agar setiap program yang dirancang benar-benar memberi dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
