DPR Dukung Langkah Hukum Terhadap Pembangkangan PT Jui Sin Indonesia

DPR Dukung Langkah Hukum Terhadap Pembangkangan PT Jui Sin Indonesia
Gedung DPR RI/Foto: iNews
120x600
a

Sementara itu Anggota Komisi XII DPR RI, Rocky Chandra melayangkan kritik keras terhadap ketidakhadiran pihak PT Jui Shin Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI yang membahas dugaan pencemaran lingkungan oleh perusahaan tersebut.

Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Deputi Penegakan Hukum dan Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Ia menyebut PT Jui Shin sebagai perusahaan yang menyimpan banyak persoalan serius.

“PT Jui Shin ini sangat-sangat luar biasa. Bahkan tadi pimpinan menanyakan alasan ketidakhadiran mereka, tapi tidak ada jawaban,” katanya.

Baca Juga :  Operasi Besar-besaran Tambang Ilegal di Babel Bisa Selamatkan Rp22–45 Triliun

Padahal berdasarkan hasil riset yang dilakukan, PT Jui Shin Indonesia diduga terlibat dalam berbagai pelanggaran selain pencemaran lingkungan, termasuk dugaan aktivitas pertambangan ilegal dan penggunaan bahan baku yang tidak jelas asal-usulnya.

“Kita bongkar saja, pimpinan. Karena dari hasil riset kita, banyak sekali masalahnya. Ini butuh pendalaman, dan kami rasa yang harus hadir di sini adalah orang yang benar-benar kompeten,” tegas Rocky.

Rocky juga menyoroti sikap PT Jui Shin yang dianggap tidak kooperatif meskipun telah mendapat pemanggilan resmi dari berbagai pihak.

Baca Juga :  Terkait Tambang Ilegal, Gubernur Mahyeldi Siapkan Skema WPR Sebagai Solusi Jangka Panjang di Sumbar

“Di sini sudah ada surat dari pimpinan komisi, dari kementerian, bahkan dari pimpinan DPR. Apa harus surat dari Presiden yang manggil dia?” ujarnya dengan nada kecewa.

Menutup pernyataannya, Rocky mendesak agar Komisi XII menjadwalkan ulang pemanggilan PT Jui Shin dan menindaklanjuti ketidakhadiran tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Harus tegas, pimpinan. Kita jadwalkan ulang. Kalau tetap tidak hadir, kita tindak sesuai aturan,” tandasnya.

Dengan temuan-temuan tersebut, Komisi XII DPR meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup mengambil langkah hukum yang tegas jika terbukti ada pelanggaran.

Baca Juga :  Polres Pasaman Barat Intensifkan Penegakan Hukum PETI, Tapi Efektivitas di Lapangan Masih Dipertanyakan

Evaluasi menyeluruh terhadap PT Jui Shin Indonesia menjadi langkah penting untuk memastikan ketaatan industri terhadap aturan lingkungan hidup di Indonesia. [zul]

Klik bintang 5 untuk rating!

Rating rata-rata 0 / 5. Vote count: 0

Ikuti terus update berita Otonominews di Feed

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *