PADANG,OTONOMINEWS ID, _Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, mendesak pemerintah daerah menyusun rencana kerja strategis yang terukur untuk menanggulangi praktik illegal mining (tambang ilegal) dan illegal fishing (penangkapan ikan ilegal) di daerah. Ia menilai, penanganan dua persoalan tersebut harus dilakukan secara sistematis dan memiliki target tahunan yang jelas agar hasilnya bisa dievaluasi setiap tahun.
Hal itu disampaikan Muhidi saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda Provinsi Sumatera Barat tentang penanganan illegal mining, illegal fishing, serta antisipasi kelangkaan BBM bersubsidi, Jumat (24/10) di Istana Gubernur Sumbar.
“Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait harus memiliki target tahunan yang jelas mengenai berapa banyak praktik illegal mining dan illegal fishing yang dapat diatasi. DPRD Sumbar siap mendukung sesuai kewenangannya, baik melalui regulasi maupun penganggaran,” ujar Muhidi.
Muhidi menegaskan, rencana strategis tersebut harus disusun secara rinci, dengan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ia juga mengingatkan agar pertemuan-pertemuan lintas sektor tidak berhenti sebatas diskusi tanpa hasil konkret.
Selain itu, ia menyoroti persoalan kelangkaan BBM bersubsidi, khususnya solar, yang menurutnya masih kerap terjadi di sejumlah daerah. “Persoalan kelangkaan solar bisa diminimalkan jika praktik tambang dan penangkapan ikan ilegal ditekan secara serius,” katanya.
Politikus senior PKS itu juga menyinggung kasus pembakaran kapal patroli milik Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Pesisir Selatan yang hingga kini belum tuntas. Ia menilai, lambannya penanganan kasus tersebut berdampak pada maraknya kembali aktivitas kapal pukat harimau mini di perairan setempat.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
