MEDAN.OTONOMINEWS.ID – Pemerintah terus memperkuat kerjasama antara pusat dan daerah untuk mengendalikan inflasi, khususnya yang berkaitan dengan komoditas pangan, demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menjelaskan bahwa pengendalian inflasi pangan dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari faktor eksternal seperti kebijakan ekonomi negara lain, maupun tantangan internal seperti cuaca ekstrem dan bencana alam.
Meski begitu, inflasi nasional pasca Lebaran tetap terkendali dan berada dalam kondisi yang stabil.
“Kami mengapresiasi langkah konkret yang telah diambil oleh TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah), seperti subsidi transportasi dan kebijakan diskon listrik, yang turut membantu menstabilkan inflasi secara nasional,” kata Restuardy.
Hal tersebut disampaikan dalam acara gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Sumatera yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bertempat di Aula Utama Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (24/4).
Namun, ia juga menyoroti rendahnya penyerapan anggaran di wilayah Sumatera. Berdasarkan data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) RI per 8 April 2025, realisasi anggaran daerah baru mencapai 12 persen, dengan pelaksanaan belanja hanya mencapai 7,7 persen.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
