“Kita harus membenahi, bukan menghancurkan. Kita butuh polisi yang kuat, tapi juga transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Pemerintah, menurut Haidar, tidak boleh setengah hati dalam mendukung Polri. Ia menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan, perlengkapan, serta pendidikan berkelanjutan bagi anggota kepolisian.
“Kalau kita ingin polisi yang tidak tergoda korupsi, kita juga harus memastikan mereka hidup layak dan dihargai sebagai penjaga negara,” ujarnya.
Dalam konteks dunia digital yang terus berkembang, Haidar mengingatkan bahwa tantangan kepolisian tidak lagi hanya di jalan-jalan atau ruang publik fisik, tapi juga di ruang siber.
Ia mendorong peningkatan kapasitas cyber policing agar Polri mampu mengatasi ancaman dari hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda yang merusak keutuhan bangsa.
“Keamanan masa depan ada di ruang digital. Polisi tidak boleh tertinggal dari para pelaku kejahatan dunia maya,” kata Haidar Alwi.
Pandangan ini menjadi pengingat bahwa membangun Indonesia tidak bisa hanya melalui kritik dan protes. Diperlukan juga semangat kolaborasi, terutama dalam memperkuat lembaga-lembaga yang menjadi pilar utama negara seperti kepolisian.
Menutup pandangannya, R. Haidar Alwi mengajak semua pihak untuk terus mendukung transformasi Polri menjadi institusi yang modern, terbuka, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Polisi adalah wajah negara yang paling sering berhadapan langsung dengan masyarakat. Maka, kita butuh polisi yang tidak hanya tegas, tapi juga adil dan manusiawi,” pungkas Haidar Alwi.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed










