Ketua KI Sumbar, Musfi, menyampaikan bahwa pelaksanaan monev keterbukaan informasi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di tingkat kabupaten/kota dan instansi vertikal. Oleh karena itu, pihaknya meminta dukungan penuh dari DPRD untuk memperkuat implementasi keterbukaan di semua lini pemerintahan.
“Kami butuh dukungan legislatif agar semangat keterbukaan informasi ini semakin kuat. Apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini, masyarakat semakin menuntut akses terhadap informasi yang cepat, transparan, dan akurat,” ujar Musfi.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara KI dan DPRD sangat penting untuk memastikan keterbukaan informasi menjadi budaya kerja dalam birokrasi, sehingga pelayanan publik menjadi lebih responsif dan akuntabel.(**)
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
