Menurut Ilson, tidak mudah meningkatkan PAD di Sumbar, terutama karena ketiadaan perusahaan besar di wilayah ini. Akibatnya, ketergantungan terhadap anggaran dari pemerintah pusat tidak dapat dihindari. Meski demikian, OPD di Sumbar telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan PAD, meskipun keterbatasan keuangan daerah masih menjadi tantangan utama.
“Kami mengapresiasi kinerja OPD. Meski anggaran terbatas, program kegiatan tahun 2024 tetap berjalan maksimal,” tambahnya.
Ilson menegaskan bahwa Komisi II DPRD Sumbar berkomitmen menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) secara maksimal. Rapat evaluasi kegiatan dan persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumbar.
“Pelaksanaan rapat bersama delapan OPD mitra kerja kami dilakukan selama dua hari, sesuai jadwal Bamus,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa OPD mitra kerja Komisi II memiliki program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, TAPD diharapkan lebih memperhatikan alokasi anggaran guna optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berdampak luas bagi masyarakat.(Hms/rds)
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
