JAKARTA.OTONOMINEWS.ID – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024 di The Opus Grand Ballroom, The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Dalam Rakordal Tahun 2024 ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto selaku Ketua Pengarah BNPP. Serta dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga sebagai Kepala BNPP, ia menegaskan bahwa mengembangkan kawasan perbatasan merupakan tugas yang sangat besar.
Menteri Tito mengatakan, bahwa dalam acara ini spesifik dengan mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan BNPP di tahun 2020-2024 kemudian pada acara ini juga merencanakan mengenai apa yang akan dikerjakan oleh BNPP tahun 2025-2029.
Maka sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo tentang “Membangun Indonesia dari Pinggiran”, BNPP berkomitmen dalam mengembangkan kawasan perbatasan melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)
“Ini sudah dilaksanakan sudah ada 15 PLBN yang dibangun dan membanggakan kita. 8 PLBN sudah beroperasional penuh dan diresmikan, tinggal 7 PLBN yang belum diresmikan dengan 5 PLBN diantaranya sudah beroperasional, dan 2 PLBN lagi sedang tahap pembangunan,” ucap Menteri Tito.
Hal ini berdasarkan Inpres 6 Tahun 2015 yang dilanjutkan dengan Inpres 1 Tahun 2019, yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo mengenai percepatan pembangunan PLBN.
Menteri Tito dalam paparannya menyampaikan, bahwa aspek dalam pembangunan kawasan perbatasan menjadi tugas besar dikarenakan negara Indonesia menjadi salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang juga memiliki garis pantai nomor 2 terpanjang di dunia setelah Kanada.
