Ingatkan Pemerintah Hati-hati Rencana Naikkan PPN 12 Persen, DPR RI: Menambah Beban Rakyat

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah.(Foto: DPR RI)
120x600
a

JAKARTA Otonominews.id – Ketua BAdan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyoroti rencana pemerintah yang bakal menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN, menjadi 12 Persen. Setidaknya, kenaikan itu akan diberlakukan pada Januari 2025.

Said menyebut, langkah pemerintah ini tidak kreatif, hanya jalan pintas untuk menaikkan perpajakan, dan membebani rakyat.

Said pun mewanti-wanti pemerintah untuk berhati-hati dan membuat kajian yang matang atas rencana kebijakan tersebut.

Rencana kebijakan kenaikan PPN itu, menurut Said, memang akan memberi dampak kenaikan pendapatan negara antara Rp350-375 triliun, namun akan memberi dampak pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional 0,12 persen, dan konsumsi masyarakat akan turun 3,2 persen, upah minimal akan anjlok, dan pemerintah in akan menghadapi banyak risiko ekonomi ditengah ketidakpastian global.

Said menjelaskan, bahwa berdasarkan Undang Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah memang diberikan kewenangan untuk menaikkan atau menurunkan PPN.

“Namun dalam hemat saya, pemerintah harus berhati-hati atas rencana kebijakan tersebut. Pada tahun 2022 lalu pemerintah telah menaikkan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen. Dalam waktu tak berselang lama, PPN akan dinaikkan lagi, saya kira ini jalan pintas untuk menaikkan perpajakan, tidak kreatif, bahkan akan berdampak luas membebani rakyat,” ujar Said.

Mandat UU HPP, kata dia, adalah mendorong reformasi perpajakan secara menyeluruh. Mulai dari pembenahan administrasi data perpajakan, memperluas wajib pajak, termasuk mendorong transformasi shadow economy masuk menjadi ekonomi formal agar bisa terjangkau pajak, termasuk sektor digital yang tumbuh pesat namun selama ini lepas dari jangkau pajak.

“Kenapa hal-hal seperti tidak lebih di utamakan, ketimbang menaikkan PPN,” imbuh politisi PDI Perjuangan ini.

Diketahui, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Lihat Juga :  Anggota TNI Polri Duduk di Jabatan ASN, Politisi PKS Sebut Tidak Sesuai Amanat Reformasi

Dalam UU HPP disebutkan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU HPP, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10 persen diubah menjadi 11 persen yang sudah berlaku pada 1 April 2022 dan kembali dinaikkan 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025.

Rencana kenaikan PPN ini sebelumnya disampaikan Menteri Koordinasi Perekonomian, Airlangga Hartanto kepada awak media beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa rencana kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen bagian dari upaya reformasi perpajakan dan menaikkan penerimaan perpajakan.

Meskipun berencana menaikkan PPN menjadi 12 persen, Kemenko Perekonomian juga akan tetap memberikan fasilitas PPN kepada sejumlah sektor, seperti sejumlah bahan pangan pokok rakyat untuk dibebaskan PPN.

Dalam UU HPP juga diatur objek barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Secara lebih rinci, ketentuan mengenai pembebasan PPN terhadap sejumlah barang dan jasa diatur lewat Pasal 16B UU HPP. Di bagian tersebut dijabarkan secara garis besar barang dan jasa apa yang tidak dikenakan PPN.

Barang dan jasa yang dibebaskan dari PPN, sesuai aturan teknis Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) dan Peraturan Pemerintah, adalah sebagai berikut:

1. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, – Beras dan gabah – Jagung – Sagu – Kedelai – Garam konsumsi – Daging – Telur – Susu – Buah-buahan – Sayur-sayuran – Ubi-ubian – Bumbu-bumbuan – Gula konsumsi

2. Jasa pelayanan kesehatan medis tertentu yang berada dalam sistem program jaminan kesehatan nasional, – Dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis – Dokter hewan – Ahli kesehatan – Kebidanan – Perawat – Psikiater – Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klink kesehatan, laboratorium, dan sanotarium – Ahli gigi – Dukun bayi – Paramedis – Psikolog – Tenaga pengobatan alternatif

Lihat Juga :  GKSB DPR dan Kanada Bangun Kerjasama Kesetaraan Gender dan Lingkungan

3. Jasa pelayanan sosial – Pelayanan panti asuhan dan panti jompo – Pemadam kebakaran – Pemberian pertolongan pada kecelakaan – Lembaga rehabilitasi – Penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman – Bidang olahraga

4. Jasa keuangan – Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan – Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya – Pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah – Penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai – Penjaminan

5. Jasa asuransi – Asuransi kerugian – Asuransi jiwa – Reasuransi – Tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi hingga pialang asuransi

6. Jasa pendidikan – Pendidikan sekolah – Pendidikan luar sekolah

7. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri – Angkutan umum di jalan – Angkutan umum kereta api – Angkutan umum di laut – Angkutan umum di sungai dan danau – Angkutan umum penyeberangan – Angkutan udara

8. Jasa tenaga kerja – Tenaga kerja – Penyediaan tenaga kerja – Penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

r

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *