Maka dari itu, Langkah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono adalah langkah yang tepat dan patut didukung.
“Saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi terkait dengan penyesuaian data penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU),” ucap Fernando.
Fernando juga menyebut, apa yang dilakukan Pj Gubernur Heru Budi karena bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah ditetapkan Kementerian Sosial (Kemensos).
“Apalagi data yang dipakai Heru adalah data yang bersumber dari DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan kategori layak yang ditetapkan per Februari dan November 2022 serta per Januari dan Desember 2023 yang disahkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia,” pungkasnya
Sebelumnya, Koordinator Solidaritas Pemuda Jakarta mengatakan apa yang dilakukan PJ Gubernur merupakan kejahatan di dunia pendidikan.
“Heru Budi itu penjahat pendidikan. Dia begal di dunia pendidikan. Bagaimana tidak. Secara sepihak dia cabut KJMU tanpa alasan yang jelas. Karena kebijakan itu, belasan ribu penerima KJMU terancam putus kuliahnya” tutur Umam.
Umam menyoroti anggaran KJMU yang dipangkas oleh Heru Budi. “Dosa Heru Budi adalah dia memangkas anggaran KJMU dan program-program terkait yang semula Rp 782 Miliar menjadi Rp 470 Miliar. Jadi Rp 312 Miliar dipangkas sehingga dampaknya adalah banyak penerima KJMU yang dicabut. Saya tidak tahu kemana anggaran yang dipangkas itu?” lanjut Umam.[Ald]
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
