Ia menyontohkan, ada dugaan bahwa terjadi ketidaknetralan Pj. Bupati Pasaman dan Bupati Pasaman Barat yang mendukung caleg dari partai tertentu dengan memanfaatkan wewenangnya.
“Patut diduga di Pasaman dan Pasaman Barat. Kepala daerah kalau tidak netral itu dampaknya parah. Sebab ini bisa terkait anggaran penyelenggara, netralitas ASN, bahkan dalam rekapitulasi suara juga bisa dipengaruhi dan hal ini akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemilu menurun,” lanjutnya.
Habib Syakur menyerukan pemilu damai terus dikedepankan. Kalah menang biasa dalam proses demokrasi, sehingga yang kalah jangan bereaksi berlebihan.
“Sudah lah. Kita harus benar benar. Kalau mau berjuang maka berjuanglah dengan mekanisme jalur konstitusi. Ada Bawaslu, ada MK. Dan pasti pemerintah akan objektif,” ungkapnya.
Terkait hak angket, Habib Syakur menilai usulan itu sudah tidak perlu jika semua pihak bisa berlapanga dada dan dewasa menerima apa pun hasil pemilu.
“Kedewasaan menerima kekalahan. Saya lihat itu tidak ada. Padahal kalah menang itu biasa, maka sekarang perlu ada rekonsiliasi. Harus saling merangkul di antara satu sama lain, terutama antar-tim pemenangan,” tuntas Habib Syakur.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
