Belitung Timur Mantapkan Langkah Digitalisasi Perlinsos Lewat Audiensi, Sosialisasi, dan TOT

Belitung Timur Mantapkan Langkah Digitalisasi Perlinsos Lewat Audiensi, Sosialisasi, dan TOT
120x600
a

Manggar, otonominews.id Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menjadi salah satu dari 42 daerah percontohan nasional program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) 2026. Kesiapan ini ditegaskan melalui kunjungan kerja Sekretaris Ditjen Dukcapil Kemendagri, Hani Syopiar Rustam, bersama Tim Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Kamis (21/5/2026).

Dalam kunjungan kali ini, Tim Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bersama Sesditjen Dukcapil melaksanakan beberapa agenda penting.

Pertama, audiensi dengan pimpinan daerah yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Belitung Timur, Khairil Anwar, beserta jajaran pemerintah daerah di Auditorium Zahari MZ.

Baca Juga :  Kepri Dorong Inovasi dan Perlindungan Sosial dalam RKPD 2026

Dalam pertemuan ini, Sesditjen Hani menekankan pentingnya dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan piloting digitalisasi bansos. “Komitmen pemerintah daerah menunjukkan hadirnya negara di tengah masyarakat untuk memastikan penyaluran bansos lebih baik dan tepat sasaran,” ujar Hani.

Siang harinya, agenda kedua berupa sosialisasi program Digitalisasi Perlinsos kepada ratusan peserta yang terdiri dari perwakilan seluruh OPD, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat. Sosialisasi dibuka langsung oleh Sesditjen Hani bersama Wakil Bupati Khairil. Keduanya menjelaskan secara komprehensif mengenai konsep digitalisasi bansos, integrasi DTSEN dengan data Dukcapil, serta fondasi Digital Public Infrastructure (DPI) melalui IKD, autentikasi biometrik wajah, SPLP, dan pembayaran digital.

Baca Juga :  Kinerja Pelayanan Dukcapil Meningkat, Survei SKM Catat Nilai Kepuasan Publik 91,69

Tim Komite juga mencontohkan bagaimana beberapa negara, seperti India, telah sukses menerapkan DPI dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam menjalankan program bantuan sosial.

Selain itu, Tim Komite juga membagikan success story dari pelaksanaan piloting tahun lalu di Kabupaten Banyuwangi yang bisa meningkatkan keakuratan calon penerima serta dapat menekan waktu proses pentargetan secara signifikan, yaitu dari 200 hari menjadi hanya 5 menit.

Baca Juga :  Kinerja Pelayanan Dukcapil Meningkat, Survei SKM Catat Nilai Kepuasan Publik 91,69

Diharapkan dari sosialisasi ini, seluruh lapisan masyarakat memiliki pemahaman yang sama sehingga tidak menimbulkan perbedaan persepsi, serta mampu melanjutkan sosialisasi di lingkungan masing-masing.

Klik bintang 5 untuk rating!

Rating rata-rata 5 / 5. Vote count: 1

Ikuti terus update berita Otonominews di Feed

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *