DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi Terhadap Ranperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi

Fraksi NasDem menyoroti lemahnya pengawasan kendaraan bertonase berlebih, keterbatasan anggaran, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. NasDem juga meminta kejelasan mekanisme sanksi penanganan darurat infrastruktur serta percepatan pembangunan jalan vital seperti kawasan Sicincin.

Fraksi Golkar menilai persoalan utama infrastruktur terletak pada arah kebijakan anggaran dan lemahnya penegakan aturan ODOL. Golkar juga menyoroti banyaknya ruas jalan rusak serta minimnya fasilitas keselamatan seperti rambu dan penerangan jalan.

Fraksi PKS menegaskan jalan sebagai urat nadi ekonomi dan menekankan pentingnya keselamatan serta mitigasi bencana, PKS juga menyoroti lemahnya pengawasan Rumija, keterbatasan pemeliharaan jalan, serta perlunya sanksi tegas terhadap pelanggaran muatan kendaraan.

Fraksi Gerindra menyoroti data kerusakan jalan yang masih tinggi serta belum teqasnya kewajiban perusahaan pengguna jalan. Gerindra juga meminta penguatan audit jalan, digitalisasi data infrastruktur, serta skema pembiayaan jangka panjang termasuk kontribusi perusahaan.

Fraksi PPP menekankan aspek keselamatan, percepatan perbaikan jalan rusak, serta perhatian terhadap kawasan warisan dunia Sawahlunto (WTBOS). PPP juga menyoroti belum terbentuknya badan pengelola kawasan tersebut dan meminta peningkatan akses ialan wisata.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat dalam tanggapannya menyampaikan bahwa Ranperda pendidikan dan petani merupakan sektor strategis yang harus disusun secara selaras dengan regulasi nasional, kemampuan daerah, dan kebutuhan masvarakat. Pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan data, harmonisasi aturan, serta efektivitas implementasi di lapangan.

Gubernur berharap seluruh Ranperda yang dibahas dapat menghasilkan regulasi yang implementatif, tidak tumpang tindih, serta benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar pembahasan lanjutan dapat menghasilkan kebijakan yang memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan pertanian, serta mendorong kesejahteraan masvarakat Sumatera Barat secara berkelanjutan.(Rds/**)