Buset! Rencana Impor 105 Ribu Unit Mobil India Rp25 Triliun Ditolak Keras Presidium Pemuda Timur

JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Rencana pemerintah mengimpor 105 ribu unit mobil pikap India senilai Rp25 triliun mendapat penolakan super keras dari Ketua Koordinator Nasional (Kakornas) Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama.

Menurut Sandri, impor mobil India Rp25 triliun yang diagendakan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara harus distop! Uang sebanyak mestinya dipakai buat pengembangan industri otomotif dalam negeri.

“Daripada beli mobil India Rp25 triliun, mending kembangkan industri dalam negeri. Ngapain buang-buang uang puluhan triliun ke India sementara industri dalam negeri kita juga bisa dikembangkan. Konyol banget,” kata Sandri kepada insan pers di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Sandiri selalu Ketua Koordinator Nasional (Kakornas) Presidium Pemuda Timur, impor mobil India itu memakai alasan untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Apalagi ratusan ribu unit mobil itu akan diimpor dengan sistem CBU (Completely Built Up) atau mobil gelondongan utuh dan tidak perlu lagi dirakit di dalam negeri.

Founder KontraNarasi ini menyebut pengadaan mobil untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) seharusnya menjadi momentum bagi pengembangan mobil nasional. Bukan malah menghambur-hamburkan uang untuk membesarkan industri otomotif India.

Wujudkan Janji Kampanye

Lebih tegas lagi, Sandri menyebut impor mobil India jelas-jelas bertolak belakang dengan slogan Asta Cita yang didengung-dengungkan pak Prabowo dan mas Gibran waktu kampanye Pilpres dulu.

“Kata presiden saat kami berkampanye, anak-anak muda harus bangga dengan produk produk Indonesia, mobil ya mobil Indonesia. Bahkan shampo dan sabun ya harus produk Indonesia. Kami harap beliau tetap berkomtmem atas janji beliau kepada rakyat Indonesia,” papar Sandri.

Tinimbang impor mobil India Rp25 triliun, kata Sandri, alangkah baiknya Pemerintahan Prabowo-Gibran mewujudkan janji-janji kampanye, yaitu melakukan nasionalisme aset negara, membangun industri otomotif dalam negeri, dan hilarisasi.

“Ini big project, Rp24 triliun. Jika anggaran ini digunakan untuk mengembangkan industri nasional untuk memenuhi kebutahan negara, tentu jauh lebih menguntungkan dan tidak menimbulkan kritik terhadap kinerja Presiden yang dinilai omon-omon,” tukas Sandri.