Hal ini mengakibatkan lulusan perguruan tinggi terjebak dalam teknostruktur yang tidak berfungsi sebagai pemikir, melainkan sekadar instrumen kebijakan yang sering kali mengabaikan etika lingkungan dan kemanusiaan.
Melengkapi narasi tersebut, ekonom UGM Rimawan Pradiptyo membedah mengapa perubahan pola pikir dan kebijakan sering kali kandas di tengah jalan. Ia memaparkan fenomena Institutional Decay atau pembusukan kelembagaan, di mana sistem insentif yang ada justru sering kali mematikan inisiatif-inisiatif berbasis data yang sukses.
“Kita sering bicara Evidence Based Policy (Kebijakan Berbasis Data), tapi faktanya banyak Satgas yang sangat berhasil secara data justru tidak diteruskan karena alasan politik. Ini menunjukkan bahwa cara berpikir merdeka belum benar-benar menjadi fondasi dalam pengelolaan negara kita,” jelas Rimawan.
Sebagai solusi praktis, Rimawan mendorong adanya ruang bagi “Keadilan Epistemik”, di mana institusi akademik harus mulai mengakui pengetahuan yang dimiliki masyarakat akar rumput.
Ia menantang para pengajar untuk mengubah paradigma evaluasi dari sekadar pilihan ganda (multiple choice) menjadi tantangan analisis dan sintesis yang memicu originalitas berpikir mahasiswa.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
