JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) penguatan tata kelola pemerintahan menuju Jakarta Kota Global dan berbudaya.
Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Gubernur Pramono menyampaikan apresiasi kepada BPKP atas komitmen bersama dalam meningkatkan pengawasan dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, implementasi kebijakan harus dilakukan secara terukur dan objektif agar mampu mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global dan berbudaya.
“Kami terus menguatkan upaya untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan risiko, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Melalui kesepakatan ini, hal tersebut dapat diimplementasikan secara nyata dan terukur melalui program kerja yang jelas, pelaporan berkala, serta evaluasi yang objektif,” ujarnya.
Gubernur Pramono menilai, kolaborasi antara Pemprov DKI dan BPKP merupakan wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Ia berharap kerjasama ini semakin memperkuat transparansi dan kredibilitas pemerintahan.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
