Namun demikian, ia menyoroti adanya ketimpangan dalam pertarungan opini di ruang digital, di mana narasi negatif sering kali lebih cepat menyebar dibandingkan fakta di lapangan.
“Komunikasi negara harus jauh lebih komprehensif, strategis, dan cepat. Negara tidak boleh kalah oleh influencer dan buzzer. Negara harus menjadi pengendali utama narasi publik.”
Pria berdarah Maluku itu menilai perang opini di media sosial hari ini adalah bagian dari medan pertahanan negara modern. Bila tidak dikelola secara serius, maka institusi negara, termasuk POLRI, akan terus menjadi sasaran pembentukan persepsi yang menyesatkan publik.
Lebih jauh, ia menekankan keadilan informasi adalah bagian dari keadilan sosial. Ketika kerja kemanusiaan dipelintir oleh narasi negatif, maka yang dirugikan bukan hanya institusi, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap negara itu sendiri.
“Membela kebenaran bukan berarti membela institusi secara buta. Ini adalah soal membela fakta, membela kerja kemanusiaan, dan membela martabat negara di mata rakyatnya sendiri,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Sandri mengajak seluruh elemen bangsa pemerintah, media, akademisi, tokoh masyarakat, hingga generasi muda untuk bersama-sama menjaga kewarasan ruang publik, meluruskan informasi, dan memastikan bahwa nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran tetap menjadi panglima dalam setiap peristiwa bangsa.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
