Mendagri menambahkan, melalui juknis tersebut, Kemendagri akan membantu menyosialisasikannya kepada daerah. Nantinya, Kemendagri dan BSSN dapat memonitor progres Satgas tersebut. Dengan demikian, program itu dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri membeberkan bahwa saat ini telah banyak daerah yang membangun aplikasi untuk mempermudah layanan publik. Namun, aplikasi tersebut sebagian besar dijalankan secara terpisah antardaerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat telah membangun aplikasi e-government yang berperan menghubungkan aplikasi-aplikasi yang dimiliki daerah. Melalui upaya tersebut diharapkan layanan di daerah akan terhubung dan memudahkan layanan publik.
“Jadi memang andalan kita BSSN terutama mampu untuk bisa menjadi lead dalam memanfaatkan teknologi informasi ini, termasuk juga dalam mengamankan digitalisasi ini,” tandasnya.
Turut hadir dalam forum tersebut, Kepala Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSSN Jonathan G. Tarigan, Deputi III Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo, Wakil Bupati Tebo Nazar Efendi, dan Direktur Utama TMII Ratri Paramita.
Selain itu, hadir pula Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Muhammad Nuh Al Azhar.
Puspen Kemendagri
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
