Hingga 2024, Jakarta telah memenuhi 77 dari 118 indikator SDGs. Salah satu program yang berkontribusi signifikan adalah kebijakan penguatan ketahanan pangan melalui pangan bersubsidi. Kebijakan ini menyasar kelompok rentan yang, menurut data Susenas BPS 2024, masih mengalokasikan 30–45 persen pendapatannya untuk kebutuhan pangan.
Sebagai landasan pelaksanaan, Pemprov DKI menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pangan Murah Bersubsidi.
Hasilnya, sejak 2017 hingga 2025, harga paket pangan esensial dapat dipertahankan pada kisaran Rp 126.000, atau sekitar 40–50 persen lebih murah dibandingkan harga pasar.
“Program ini juga menjadi strategi Pemprov DKI untuk menekan angka stunting dan malnutrisi di Jakarta,” tutur Wagub Rano.
Pada 2025, penerima manfaat pangan bersubsidi mencapai 992.497 orang. Kelompok terbesar adalah penerima KJP Plus sebanyak 671.573 orang, disusul lansia sebanyak 154.175 orang. Total sembilan kategori penerima mencakup penyandang disabilitas, pekerja berpenghasilan rendah, penghuni rusun, guru non-PNS, hingga kader PKK. Data penerima dikelola bersama DKPKP dan Bank Jakarta.
Program pangan bersubsidi juga terintegrasi dengan MBG sehingga membentuk ekosistem perlindungan gizi yang utuh, mulai dari sekolah hingga keluarga.
Dengan capaian tersebut, Wagub Rano alias Bang Doel menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk terus mengejar target-target SDGs, terutama pengentasan kemiskinan, penanganan kelaparan, peningkatan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan.
“Penghargaan ini bukan akhir, melainkan dorongan bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dan menjadikan SDGs sebagai peta jalan pembangunan Jakarta,” tutup Rano Karno. (OTN-Deman)
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
