Forum Pemerhati Bangsa Kuliti Masalah Radikalisme dan Komitmen Pancasila

Forum Pemerhati Bangsa Kuliti Masalah Radikalisme dan Komitmen Pancasila
120x600
a

Ia menyampaikan perkembangan globalisasi membawa tantangan baru berupa pengikisan nilai kebersamaan dan meningkatnya individualisme yang berpotensi melemahkan kohesi sosial.

“Keberagaman Indonesia merupakan kekuatan yang harus dikelola secara efektif melalui sikap saling menghormati, gitu loh,” tegas Razak.

Razak menganalisa bahwa intoleransi biasanya muncul pada situasi di mana perbedaan tidak dikelola dengan baik atau ketika ruang dialog tertutup.

“Makanya, penting bagi pemuda untuk mengambil peran sebagai penggerak ruang-ruang diskusi yang sehat, baik di lembaga pendidikan, komunitas, maupun platform digital,” papar Razak.

Baca Juga :  Paham Radikalisme Intoleransi Menyerang Pelajar SMA, Haidar Alwi Terus Gelorakan Moderasi Beragama

Ia menguraikan radikalisme dapat berkembang, manakala individu merasa terpinggirkan atau tidak memiliki ruang ekspresi dalam lingkungan sosial.

Dalam hal ini, Razak mengingatkan perlunya membangun wadah kegiatan yang inklusif, yang dapat memberikan ruang partisipasi kepada seluruh elemen pemuda tanpa memandang latar belakang.

“Menjaga nilai-nilai Pancasila harus dilakukan melalui tindakan nyata yang mencerminkan penghargaan terhadap perbedaan dan semangat gotong royong. Apabila ruang kebersamaan diperkuat, maka penetrasi paham radikal dapat diminimalisir secara signifikan,” tuntas Razak.

Baca Juga :  Indonesia Terancam Demoralisasi Generasi Muda, Bamsoet: Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Salah Satu Solusinya

Diskusi sendiri berlangsung sengit, khususnya dalam sesi tanya jawab. Diantaranya ketika salah satu peserta atas nama Febrianti Karepowan yang melontarkan pernyataan filosofis dan reflektif: Apakah intoleransi dapat terjadi meskipun seseorang merasa dirinya paling Pancasilais?

Mahadir yang terpantik atas pertanyaan ini mengatakan: “Intoleransi bisa terjadi jika seseorang memahami Pancasila secara sempit, hanya pada simbol, bukan pada praktik sosial.”

Ikuti terus update berita Otonominews di Feed

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *