Karena itu, Sandri bersama para aktivis nasional koalisi organisasi timur Indonesia mendesak Presiden Prabowo agar mencopot Menteri Sosial dan Menteri Kebudayaan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik.
Menurut Sandri, Abdul Muthalib Sangadji dikenal sebagai pejuang yang aktif dalam berbagai gerakan perlawanan terhadap kolonialisme, dan memiliki jejak ideologis kuat bersama Serikat Islam.
“Dengan menafikkan nama beliau (Abdul Muthalib Sangadji) dari daftar penerima gelar Pahlawan Nasional, pemerintah dianggap telah mengabaikan rekam jejak perjuangan yang terverifikasi sejarah,” tegas Sandri.
Jika keputusan ini tidak direvisi, Sandi bersama para aktivis koalisi organisasi timur Indonesia akan melakukan. Aksi turun ke jalan, dengan tajuk “Duduki Istana Negara Demi Keadilan Sejarah untuk Timur.”
Sandri menegaskan, langkah ini bukan sekadar protes, tetapi perlawanan moral terhadap ketidakadilan negara terhadap putra-putra bangsa dari wilayah Timur.
“Jika pemerintah terus menutup telinga, kami siap turun ke jalan. Ini bukan sekadar soal gelar—ini soal harga diri dan keadilan sejarah,” tandas Sandri Rumanama.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
