JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Tokoh dan masyarakat wilayah Timur Indonesia menilai pemerintah telah menghina dan mendiskriminasikan warga timur Indonesia lantaran tidak mengakomodir Abdul Muthalib Sangadji dalam daftar penerima gelar Pahlawan Nasional 2025.
Sejumlah aktivis dari Koalisi Organisasi Timur Indonesia pun menyiapkan melakukan protes massa besar-besaran yang akan dimulai dengan konsolidasi Nasional di Taman Amir Hamzah, Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, 12 November 2025.
Mereka menilai keputusan pemerintah, khususnya Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, telah mengabaikan jasa besar Sangadji dalam sejarah perjuangan bangsa.
Salah satu aktivis nasional asal Maluku, Sandri Rumanama mengatakan, keputusan pemerintah yang tidak memasukkan Abdul Muthalib Sangadji dalam daftar Pahlawan Nasional 2025 adalah bentuk penistaan terhadap sejarah perjuangan bangsa Indonesia di bagin timur.
“Ini bentuk penghinaan terhadap sejarah dan pejuang asal Timur. Pemerintah seakan menutup mata terhadap fakta perjuangan Abdul Muthalib Sangadji yang jelas-jelas memiliki kontribusi nyata dalam perjuangan kemerdekaan,” tegas Sandri Rumanama, Senin (10/11/2025).
Sandri menyebut pemerintah telah lalai bahkan arogan, karena tidak mampu secara objektif menghargai jasa-jasa Abdul Muthalib Sangadji dalam pergerakan kemerdekaan RI.
Pemerintah bukan sekadar kelalaian administratif, juga mencerminkan arogansi birokrasi pusat yang masih bermental diskriminatif terhadap tokoh-tokoh perjuangan dari kawasan timur Indonesia.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
