“Kami ingin pembangunan tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan. Daerah pinggiran dan perbatasan juga harus mendapatkan perhatian yang sama, terutama dalam hal infrastruktur dasar,” tambahnya.
Selain menjadi sarana penyerapan aspirasi, kegiatan reses ini juga mempererat hubungan antara lembaga legislatif dan masyarakat.
Suasana hangat dan terbuka mewarnai jalannya acara, di mana warga bebas mengemukakan pendapat dan berdiskusi langsung dengan Ketua DPRD.
Reses yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, pemuda, serta perwakilan kelompok perempuan ini, diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan warga.
Di akhir kegiatan, Sardi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga hasil pembangunan dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk membangun Kota Bekasi yang lebih baik, maju, dan sejahtera bagi semua,” tutupnya.
Terkait perbedaan bidang usaha di masing-masing BUMD, Chondro menjelaskan bahwa penyertaan modal akan tetap dikaji berdasarkan rencana bisnis dan analisis investasi masing-masing perusahaan.
“Harapannya, Perda ini dapat memperkuat posisi BUMD sebagai penggerak ekonomi daerah dan meningkatkan kemandirian fiskal Kota Bekasi,” pungkasnya. (Advertorial)
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
