Haidar Alwi: Kritikan Anies Baswedan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran Terlalu Emosional dan Tidak Akurat

JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Pemikir Bangsa sekaligus Dewan Pembina Ikatan Keluarga Alumni ITB, R. Haidar Alwi, menyoroti kritik Anies Baswedan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dan realitas politik Indonesia.

Haidar Alwi menilai sebagian besar kritik yang dilontarkan oleh Anies cenderung terlalu emosional, tanpa dasar yang kuat, dan tidak berbasis pada data yang valid.

Dalam menanggapi kritik tersebut, Haidar Alwi menegaskan bahwa pemerintahan yang terus berjalan harus dinilai dengan rasionalitas, dengan mengedepankan kemajuan nyata yang telah dicapai.

“Kritik yang tidak berbasis pada data dan kenyataan hanya akan memperburuk polarisasi. Rakyat perlu melihat lebih jauh dan menghargai kerja keras pemerintah yang terus berlangsung demi masa depan bangsa,” ujar Haidar Alwi.

Menilai Kinerja: Realitas Progres vs Klaim Persentase.

Haidar Alwi secara khusus menanggapi klaim Anies Baswedan yang menyebutkan bahwa baru sekitar 20 persen janji pemerintahan yang sudah terealisasi.

Nah, kata Haidar mengukur kinerja satu tahun pemerintahan hanya melalui persentase janji yang belum tercapai merupakan analisis yang terlalu disederhanakan.

“Pemerintahan tidak hanya berbicara soal angka. Ini adalah perjalanan panjang yang harus dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat. 20 persen janji yang belum terealisasi adalah bagian dari proses yang terus berkembang,” jelasnya.

Untuk memperkuat argumentasinya, Haidar merujuk pada data konkret. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan angka pengangguran terbuka menjadi 4,76 persen pada Februari 2025.

Artinya apa? Jelas ada kemajuan signifikan di sektor ketenagakerjaan.

Haidar juga menyoroti peluncuran program-program pro-rakyat seperti Swasembada Pangan, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih yang bertujuan menciptakan keberlanjutan dalam pembangunan sosial-ekonomi.

“Program-program ini adalah langkah besar untuk memperbaiki ketahanan pangan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mengurangi ketimpangan sosial. Semua ini adalah bukti nyata dari kerja keras pemerintahan yang tidak bisa diukur hanya dengan 20 persen,” tambah Haidar Alwi.