JAKARTA.OTONOMINEWS.ID – Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi salah satu kunci agar masyarakat di seluruh daerah mendapatkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas.
Untuk memastikan hal itu berjalan optimal, Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) Kemendagri terus mendorong pemerintah daerah memperkuat penerapan SPM melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terpadu di Jakarta, belum lama ini.
Perencana Ahli Muda pada Setditjen Bina Bangda, Benjamin Sibarani, mengatakan kegiatan ini bukan sekadar peninjauan, tetapi juga menjadi upaya bersama untuk melihat langsung kondisi di lapangan.
“Kami ingin tahu bagaimana standar pelayanan dijalankan, apa saja tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah nyata yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya, dalam rilis yang diterima redaksi, Jum’at (24/10/2025).
Dalam monev yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta, tim Ditjen Bina Bangda meninjau sejumlah lokasi layanan publik seperti Puskesmas Pancoran, SMA Negeri 70 Jakarta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga Perumda PAM Jaya.
Kunjungan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana penerapan SPM di Jakarta dijalankan secara terpadu oleh berbagai perangkat daerah.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
