Kunjungan kerja ini juga dimanfaatkan sebagai ajang dialog terbuka antara pimpinan DPRD dan jajaran Samsat setempat terkait tantangan yang dihadapi di lapangan, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak dan potensi kebocoran penerimaan.
Muhidi berharap adanya kolaborasi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi Sumbar, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan seluruh UPTD Samsat di Sumbar untuk mengoptimalkan penerimaan daerah tanpa menambah beban bagi masyarakat.
“Kami berharap ada kolaborasi yang kuat antara Pemprov, Bapenda, dan seluruh UPTD Samsat di Sumbar untuk mengoptimalkan PAD tanpa membebani masyarakat,” ujarnya.
Melalui kegiatan pengawasan langsung ini, DPRD Sumbar berkomitmen memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi daerah.
“PAD yang optimal akan memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Muhidi. (Rds/*)
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
