Tahun ini, JIF menghadirkan 32 proyek siap tawar (ready to offer) mencakup pengembangan 13 kawasan prioritas dan infrastruktur sektor telekomunikasi, dengan total nilai proyek mencapai Rp430,9 triliun atau sekitar USD 26,9 miliar. Proyek-proyek tersebut akan dijalankan oleh 10 BUMD dan satu BLUD DKI Jakarta.
Acara ini dihadiri oleh sekitar 500 undangan yang terdiri atas mitra strategis Jakarta, mulai dari perwakilan pemerintah pusat, kedutaan besar, lembaga internasional, hingga investor lokal dan global.
“Melalui pelaksanaan JIF Summit 2025, Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan iklim investasi yang sehat, kolaboratif, dan berorientasi pada inovasi, demi terwujudnya Jakarta sebagai kota global yang maju dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani mengapresiasi kolaborasi yang dijalankan Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, Jakarta punya peran besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ia berharap, kerja sama antara pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, dan para pelaku usaha terus diperkuat agar investasi di Jakarta semakin terbuka, mudah, dan berkelanjutan.
“Jakarta memberi kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan Indonesia. Program seperti Waste to Energy dan pembangunan Giant Sea Wall bukan hanya berdampak pada Jakarta, tetapi juga memberi manfaat luas bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Semoga langkah ini bisa memberi dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas lingkungan di Jakarta dan sekitarnya,” ujar Menteri Rosan.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan investasi yang lebih terpadu, Pemprov DKI Jakarta juga tengah menyiapkan Integrated Investment Gate, yaitu sebuah sistem pelayanan satu pintu, melalui 49 titik layanan strategis di seluruh wilayah Jakarta. Dengan sistem ini, calon investor dapat melakukan konsultasi, memperoleh fasilitas, serta memantau proses investasi dengan lebih mudah dan transparan.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan insentif pajak bagi sektor-sektor strategis, seperti hotel dan F&B dengan potongan antara 20–50 persen, serta pembebasan atau pengurangan pajak untuk fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit. (OTN-Deman)
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
